Jika kita tarik benang merahnya bisa terlihat jelas bahwa ada cela yang membuat hubungan keduanya mulai luntur. Hal Itu yang perlu kita berantas, orang-orang yang membuat cela tersebut, yang bahkan telah berhasil mempengaruhi pemimpin kita dan akhirnya membuat hubungan antara pemimpin kita mulai luntur.
Orang-orang seperti ini menyerang langsung kepada pemimpin kita, mereka sengaja membuat celah, dengan dalih ingin menyelamatkan demokrasi.
Kerenggangan yg terjadi saat ini mulai menimbulkan efek ketidak selarasan antara pemimpin dan wakilnya.
Jika kita berkaca pada sejarah bangsa ini,
MOHAMMAD Hatta wakil presiden pertama RI , atau Bung hatta, resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 1 Desember 1956. Sebelumnya, pada 1955, Bung Hatta telah mengumumkan apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden (Wapres).
Niatnya mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Parlemen, Mr Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno.
Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Bung Hatta tetap meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden RI.
Penyebabnya:
Hatta tidak menyetujui politik Presiden Soekarno yang mulai merintis jalan ke arah demokrasi terpimpin dengan sokoguru Nasionalis Agama Komunis (Nasakom)
Dulu jelas belum ada Twitter atau media sosial lain. Saat Mohammad Hatta, separuh dari dwitunggal itu, tak lagi di pemerintahan, ia mengkritik Sukarno lewat esai terkenalnya: Demokrasi Kita.
Setelah pengunduran dirinya pada 1 Desember 1956, Hatta segera angkat kaki dari Istana Wakil Presiden di Merdeka Selatan. Dia pindah ke Jalan Diponegoro 57, memilih jadi orang biasa ketimbang terus menerus bersilang jalan dengan Sukarno.
“Pada tahun 1956 Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak menyetujui politik Presiden Soekarno yang mulai merintis jalan ke arah demokrasi terpimpin dengan sokoguru Nasionalis Agama Komunis (Nasakom),”
Menurut Rosihan, Nasakom “berarti bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).” Beberapa tahun setelah Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden, Demokrasi Liberal yang bercorak parlementer kemudian berganti menjadi Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensial setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam Demokrasi dan Nasionalisme: Pengalaman Indonesia (1996), Hatta memilih mundur dari kursi wakil presiden karena Sukarno semakin otoriter. Pemikiran-pemikiran Hatta tidak sejalan dengan pemikiran Sukarno karena ada orang-orang di dalam tubuh pemerintahan yang terus menghasut soekarno. Akhirnya, dwitunggal Soekarno-Hatta telah menjadi dwitanggal.
“Sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara Idealisme dan Realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Realitas dari pada pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya,” tulis Hatta dalam Demokrasi Kita, yang ditulisnya untuk mengkritisi Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya otoriter.
Hatta bahkan menulis “pemerintah dibentuk dengan cara yang ganjil itu diterima saja oleh parlemen dengan tidak menyatakan keberatan yang prinsipil. Malahan ada yang membela tindakan Presiden dengan dalil keadaan darurat. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang dipilih oleh rakyat...”
Hatta mengkritik kerja pemerintah soal kesejahteraan rakyat, seperti yang menjadi tujuan negara. “Dimana-mana orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan. Kemakmuran rakyat yang dicita-citakan masih jauh saja. Sedangkan nilai uang makin merosot. Rencana yang terlantar banyak sekali. Keruntuhan dan kehancuran barang-barang kapital tampak dimana-mana, seperti rusaknya jalan-jalan raya, irigasi, pelabuhan, berkembangnya irosi dan lain-lain.”
Hatta yang dinilai sebagai sosok politikus pendukung federalisme sangat peduli dengan masalah daerah. Tak lama setelah Hatta mundur sebagai Wakil Presiden, pergolakan daerah pun bertambah dengan adanya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi.
Menurut Hatta, pembangunan demokrasi terlantar karena percekcokan politik.
“Demokrasi bisa tertindas sementara, karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan,” tulis Hatta dalam tulisannya di halaman surat kabar.
Demokrasi Kita pertama kali dimuat di majalah Pandji Masjarakat pimpinan Buya Hamka pada 1960. Tak lama, majalah itu pun kemudian dilarang.
“Penilaian politik yang dikemukakan oleh Bung Hatta ini mendapat perhatian penuh dari peminat-peminat politik, baik di dalam atau di luar negeri,” tulis Hamka dalam pengantar Demokrasi Kita yang diterbitkan Pustaka Antara pada Juni 1966.
Tebal Demokrasi Kita hanya 35 halaman, dengan foto Hatta di halaman-halaman depan. Ia terbit hampir bersamaan dengan serangan bertubi-tubi terhadap rezim Sukarno oleh angkatan 1966.
Setelah Sukarno tumbang dan Soeharto memimpin Orde Baru, Hatta yang menua pernah diberdayakan Soeharto. Hatta dijadikan Penasehat Presiden untuk pemberantasan korupsi dalam Komisi Empat. Komisi ini hanya bekerja sebentar setelah hanya mengawal dua kasus korupsi, karena dibubarkan Soeharto yang berhasil melengserkan soeharto dari tahtanya, dan rezim ordebaru menguasai Indonesia berpuluh-puluh tahun.
Dari sejarah tersebut, bisa kita tarik kesimpulan, bahwa apa yg terjadi di buteng saat ini hampir mirip dengan sejarah tersebut.
Karena saat ini ada orang-orang yang menyusup di pemerintahan untuk merusak hubungan baik di antara pemimpin kita, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang tersebut memegang jabatan penting di dalam tubuh pemerintahan buteng saat ini, yang notabennya sebelum ini adalah lawan politik, kita memang tidak boleh berburuk sangka, tetapi fakta saat ini adalah politik menyimpan bangkai kebusukan yang perlahan ingin merusak lawan politiknya demi sebuah kekuasaan kaumnya sendiri ,dengan dalih bahwa kampanye sudah selesai mari bergandeng tangan membangun. Itu adalah kata-kata busuk para lawan politik yang saat ini menjamur dan perlahan merusak pemerintahan buteng. Kita pemuda harus bersama-sama mengingatkan bupati kita agar terus selaras dengan wakilnya tanpa mendengar bisikan-bisikan dari lawan politik yang saat ini duduk bersama di pemerintahan.
Seperti kata bung hatta Demokrasi bisa tertindas sementara, karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan,”
Mari bersama-sama kita ingatkan pemimpin kita bahwa apa yg terjadi pada saat itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di buton tengah saat ini, jika bupati tidak mau menerima pemikiran-pemikiran kritis dari wakilnya sendiri yg notabennya dari awal berkomitmen untuk bersama-sama memajukan buton tengah, jangan sampai SAMATAU (SAMAHUDIN-LA NTAU) berubah menjadi SAMA, sepertihalnya DWITUNGGAL (SOEKARNO-HATTA) yang berubah menjadi DWITANGGAL hanya karena pemimpin yang bercerai dan mengakibatkan mundurnya demokrasi hingga lengsernya presiden pertama kita di tangan rezim ordebaru. ingatlah pemimpin yang berdiri dengan satu kaki perlahan akan tumbang.
